Kabinet Kerja Joko Widodo Jilid 2: Jadikan Musuh Sebagai Teman

“Iya saya tahu kamu benci sama saya, bilang saya monyet dan saya juga benci banget sama kamu, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibantahkan, dua dari kita memiliki kecintaan luar biasa kepada United States of America,”

– Abraham Lincoln pada William H. Seward, musuh politik yang ia jadikan Menteri Luar Negeri.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk menteri-menteri pilihannya. Selain menteri muda seperti Nadiem Makarim, Wishnutama, Erick Tohir, Bahlil Lahadalia, tak bisa dipungkiri yang paling menyita perhatian adalah bergabungnya Prabowo Subianto yang dulu menjadi “musuh”-nya saat pemilihan presiden 2019 yang sangat sengit. Sejumlah pihak menyayangkan keputusan Presiden ini, namun tak sedikit yang mendukungnya.

Tak heran ada yang tidak suka, terutama tentu koalisi serta organisasi masyarakat yang sebelumnya mendukung Jokowi mati-matian di Pilpres. Mereka sudah head-to-head bersaing keras di lapangan. Namun mereka yang mendukung keputusan ini menilai, Jokowi akan mempunyai legitimasi dan kekuatan politik yang lebih kokoh di pemerintahan.

Beban Kabinet

Prabowo menduduki posisi Menteri Pertahanan, posisi yang tidak main-main karena menyangkut kedaulatan negara. Figur Prabowo tak bisa dipungkiri masih lekat terikat dengan bayang-bayang dugaan pelanggaran HAM. Isu ini juga yang digunakan Presiden Joko Widodo saat menjadi Capres 01 kemarin untuk menjatuhkan Prabowo. Kini Jokowi harus mencari pembenaran atas penunjukkan Prabowo.

Selain itu Menteri Pertahanan adalah bagian dari triumvirat, bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Pada pasal 8 ayat (3) UUD 1945, jika terjadi kekosongan pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, tugas kepresidenan dipegang untuk sementara oleh tiga Menteri tersebut secara Bersama-sama sampai terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden definitif.

Dampaknya pada Demokrasi

Dengan bergabungnya Prabowo, maka partai Gerindra akan masuk menjadi koalisi pendukung pemerintah. Padahal selama lima tahun sebelumnya Prabowo adalah oposisi pemerintah. Inilah yang dinamakan tidak ada yang abadi dalam politik, yang abadi hanyalah kepentingan. Nyatanya, saat ini kepentingan kedua kubu memungkinkan mereka untuk berkoalisi.

Meski koalisi dan oposisi tidak dikenal dalam demokrasi Indonesia secara ajeg, mundurnya Gerindra sebagai oposisi diyakini akan berdampak pada iklim demokrasi terutama di DPR. Saat ini praktis hanya PKS, PAN dan Demokrat yang menjadi oposisi. Ada dua kemungkinan dampak atas fakta ini. Pertama, dalam dialektika pembentukan legislasi di DPR seharusnya menjadi lebih cepat, karena 8 partai melawan 2 partai, kalua pengambilan keputusan dengan voting pasti akan lebih cepat. Namun di sisi lain, jika legislasi yang dibuat oleh pemerintah dan partai politik secara umum di DPR cenderung melawan keinginan masyarakat, perdebatannya menjadi kering dan tidak ada penyeimbang yang sepadan untuk membela kepentingan rakyat. Mungkin Jokowi hanya ingin kerja cepat dan meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s