Menakar Peluang Kemenangan Prabowo Sandiaga di Mahkamah Konstitusi

Sidang pendahuluan perkara perselisihan hasil Pemilu telah dimulai di Mahkamah Konstitusi pada 14 Juni 2019 yang lalu. Kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga membacakan permohonannya selama kurang lebih 3 jam. Alih-alih “bertolak pada permohonan 24 Mei” seperti yang diperintahkan oleh hakim di awal sidang, tim hukum 02 membacakan permohonan baru setebal 146 halaman itu. Padahal permohonan awal hanya 37 halaman.

Hal ini lantas menjadi perdebatan. Di satu sisi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 diatur perbaikan gugatan sengketa pemilihan presiden tidak dimungkinkan. Di sisi lain, tim 02 berpegangan pada pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi bahwa perbaikan dimungkinkan namun berpulang pada hakim MK apakah akan menjadikan perbaikan tersebut dasar permohonan atau tidak.

Mengapa hal ini diperdebatkan? Perbaikan permohonan yang tidak dimungkinkan oleh Peraturan MK berpotensi melanggar tata acara persidangan atau melanggar hukum formil. Penyimpangan hukum formil bisa menyebabkan inkonsistensi jadwal persidangan. Benar saja, di akhir sidang Hakim MK memutuskan, jawaban permohonan dari Termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait yakni TKN 01 ditunggu sampai Selasa pagi sebelum jadwal sidang dimulai. Hakim MK terlihat tidak tegas namun sangat berusaha menjawab kegelisahan dan mengakomodir kepentingan kedua kubu yang sama-sama punya dasar hukum.

Terlepas dari hal formil ini, mari kita membahasnya dari berbagai aspek. Kebetulan saya baru saja mengikuti diskusi yang digelar oleh organisasi Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE Inisiatif) di kawasan Jakarta Pusat.

Alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat. Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi menyatakan bahwa dari sekitar 150 alat bukti yang dijadikan alat untuk pembuktian dalil Pemilu curang, sebagian besar adalah link berita di media. Berita media seharusnya dianggap sebagai informasi awal. Tim 02 diharapkan punya bukti surat instruksi pengerahan aparat dan dampaknya pada perolehan suara.

Kecenderungan hakim dapat dinilai dan masih bisa dipercaya. Menurut pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, untuk menilai kecenderungan hakim dan pengambilan keputusan hakim dapat dilakukan dalam 3 cara. Pertama, darimana hakim dipilih, bagaimana ia membuat keputusan dan pengawasan pengambilan keputusan. Total 9 hakim MK yang menjabat saat ini berasal dari elemen yang berbeda-beda. Tiga hakim MK dipilih oleh DPR, 3 hakim dipilih oleh Presiden sementara 3 lainnya dari Mahkamah Agung. Perbedaan ini membuat kepentingan menjadi terpecah, sehingga cenderung sulit untuk para hakim kongkalikong memenangkan salah satu kubu. Lagipula, yang kedua, pengambilan keputusan dilakukan di ruangan yang terbuka sehingga transparan dan rakyat bisa menilai jika ada hakim yang lebih memberi kesempatan pada tim 01 ataupun 02. Terakhir, atau cara ketiga adalah bagaimana pengawasan terhadap hakim. Masyarakat dapat menilai alasan hukum atau dalam bahasa hukum disebut ratio decidendi dari sebuah putusan dari seorang hakim. Jika keputusan seorang hakim berbeda dari hakim yang lain, ia tetap dapat menuliskan alasannya mengambil keputusan tersebut atau dissenting opinion-nya.

Permohonan tidak konsisten dan petitum obscuur libel. Ada perubahan signifikan dalam permohonan tim 02 yang dimasukkan pada tanggal 10 Juni. Dua hal utama dalam permohonan perbaikan tersebut adalah soal status Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah serta dana kampanye Jokowi yang janggal. Para pakar HTN yang hadir dalam diskusi menilai hal ini tidak menjelaskan dampak klaim pelanggaran ini pada kecurangan Pemilu. Kemudian dari sisi tuntutan pun janggal. Poin petitum atau tuntutan yang semula 7 poin saja menjadi 15 poin. Menurut Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi Bayu Dwi Anggono, setidaknya ada 2 tuntutan di antaranya janggal, Antara lain soal permintaan agar Pemilu ulang di seluruh Indonesia atau di sejumlah daerah. Kendati demikian tidak dijelaskan dengan jelas mengapa harus PSU di seluruh Indonesia dan mengapa PSU di daerah-daerah tertentu yang disebut di permohonan tersebut. Kemudian kedua, tim hukum 02 meminta pada hakim agar seluruh anggota KPU diberhentikan. Lantas, siapa yang akan menggelar pemungutan suara ulang tersebut jika seluruh anggota KPU diberhentikan? Lagipula kewenangan memberhentikan KPU berada pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukan Mahkamah Konstitusi.

Permohonan salah alamat. Dalam membuktikan adanya perselisihan hasil pemilu, pemohon dapat menggunakan 2 metode. Metode pertama, membuktikan adanya peralihan suara. Metode kedua adalah membuktikan pemilu mengalami kecurangan yang terstruktur masif dan sistematis (TMS). Semula metode kedua lebih ditekankan karena sejak awal tim 02 tidak ingin MK menjadi Mahkamah Kalkulator yang sebatas menghitung selisih angka. Belakangan tim hukum 02 juga menyatakan ada penggelembungan suara sebanyak 22 juta suara untuk pasangan calon Jokowi Maruf artinya menggunakan metode hitung-hitungan juga. Membuktikan dengan metode pertama maupun kedua adalah hal yang sama-sama sulit. Terminologi “terstruktur masif dan sistematis” harus dibuktikan dengan tidak hanya (misalnya) keterlibatan kepala desa tetapi juga dampaknya terhadap hasil pencoblosannya di TPS tersebut. Jika di minimal 50 persen dari total TPS Prabowo menjadi kalah telak, perlu dicurigai adanya kecurangan ini. Kalau tidak signifikan baik luasan TPS dan selisih suaranya, patut diduga ini kecurangan dalam proses saja. Artinya, kasus ini harusnya ditangani oleh Bawaslu. Undang Undang Pemilu secara tegas menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum, bukan prosesnya.

Permohonan diterima atau tidak tergantung keyakinan hakim. Dari sejumlah pertimbangan ini, pendapat para pakar hukum tata negara ini terbelah. Pakar HTN dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan bahwa permohonan Prabowo Sandiaga seharusnya tidak diterima secara formil oleh Hakim Konstitusi. Jika dari sisi formil tidak diterima, seharusnya permohonan substansi pun ditolak. Namun di sisi lain pakar HTN dari Universitas Indonesia Bivitri Susanti menilai bahwa seharusnya hakim MK tetap menerima dan memeriksa sisi substansi permohonan dan tidak kaku mengejar sisi formalitasnya. Pasalnya kasus ini terlalu penting untuk diabaikan sisi substansinya, agar masyarakat pun bisa mengetahui pembuktian dari dalil dalil yang diajukan oleh tim 02. Selain soal kecurangan TSM perlu juga membuktikan apa kaitan mengambil kutipan Professor dan Doktor dari Australia Tim Lindsey dan Tom Power soal pemerintah Jokowi Neo Orde Baru ada di permohonan ini. Ingat, pemerintah yang dinyatakan menang perlu legitimasi dan menjalankan pemerintahan tanpa bayang-bayang polarisasi yang runcing di masyarakat.

Apapun putusan MK pada 28 Juni nantinya, saya mendorong agar masyarakat percaya betul terhadap putusan MK ini. Secara konstitusional MK memang yang memutus sengketa hasil pemilu. Janganlah masyarakat tidak konsisten. Ketika kedua paslon berkompetisi, masyarakat sudah sepakat dengan aturan main yang ada, dari pendaftaran lalu kampanye hingga pengumuman. Lantas kenapa di akhir jadi tidak mendengar, dengan asumsi sendiri bahwa hakim tidak netral. Ini adalah penilaian yang tidak adil. Semua pihak harus menerima putusan dengan baik, toh ini kompetisi politik yang biasa. Katakanlah kalah, 5 tahun lagi akan ada Pemilu lagi, silahkan diulangi dengan cara yang baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s