Peringatan pada Indonesia untuk Tidak Tinggalkan Demokrasi

Pekan ini Cina menyetujui presidennya Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup. Artinya, sampai ajal menjemput Xi, Cina akan dipimpin oleh orang yang sama. Sulit dibayangkan bagaimana nantinya pemerintahan Cina. Apakah mereka lupa akan sejarah kengerian era Mao dahulu? Entahlah.

Berbagai hal dilakukan Xi untuk bisa meraih titik ini. Ia memangkas kebebasan berpendapat. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina memperketat sensor terhadap konten pemberitaan media. Organisasi media yang membuat pemberitaan bernuansa kritik pada pemerintahan Xi akan ditindak tegas. Pemerintah Cina juga telah terkenal dengan kebijakan sensor ketat terhadap internet, termasuk memblokir situs asing favorit seperti Facebook dan Twitter. Mereka dipaksa puas dengan aplikasi media sosial buatan dalam negeri mereka sendiri.

Keputusan ini membuat Tiongkok yang menganut sistem satu partai kian menjauh dari sistem demokrasi. Padahal sejumlah pengamat memprediksi negara itu tidak dapat menghindar dari sistem demokrasi saat Beijing mulai membuka diri terhadap perdagangan global.

Kenyataannya rezim pemimpin yang berusaha menguatkan otoritasnya, tidak hanya Cina saja. Sebut saja Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Presiden Mesir Abdul Fatah al-Sisi.

Sementara itu di dalam negeri sendiri, kata “demokrasi” sedang sering disebut-sebut oleh presiden, menteri hingga mereka penghuni gedung parlemen. Saking seringnya, macam sedang merapal mantra saja. Demokrasi sedang diuji karena Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD atau MD3.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “kekuasaan rakyat” terbentuk dari kata “demos” atau rakyat dan “kratos” kekuasaan. Kekuasaan seharusnya ada pada rakyat. Tapi kenyataannya, sejak pembahasan hingga disahkan, UUMD3 tak lepas dari pemberitaan karena pasal-pasalnya yang kontroversial. Bahkan sebelum UU ini dinomori dan diundangkan, sejumlah gugatan uji materi telah masuk. Semua berharap Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan norma-norma di pasal 73, 122 dan 245.

Awalnya revisi UUMD3 terbatas hanya untuk menambah jatah pimpinan DPR untuk PDIP. Ini saja sudah aneh. Bagaimana mungkin demokrasi bisa memberikan jabatan? Demokrasi selalu berasal dari musyawarah atau pemilihan. Disini kita dipaksa gagal paham karena wakil rakyat ini menyebut revisi atas nama demokrasi. Tak hanya di DPR, tiba-tiba penambahan pimpinan juga meluas menjadi penambahan pimpinan di MPR dan juga DPD.

Secara terang-terangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pembahasan UU ini di DPR sangat transaksional. Yasonna mengatakan, dalam politik itu ada take and give, pemerintah perlu menjaga hubungan dengan DPR untuk pembahasan perundang-undangan kita ke depannya.

Wajar saja revisi menjadi meluas . Kalau dipikir-pikir, apa untungnya bagi fraksi lain jika revisi hanya memberi kursi pada PDIP?  Tak mungkin fraksi lain keluar ruangan dengan tangan kosong. Tak lama terungkap ada fraksi yang menyelipkan aturan soal hak imunitas, panggilan paksa, hingga pengekangan kebebasan berpendapat dalam revisi. There aint no such thing as a free lunch.

Jika rakyat berdemo dan mengajukan gugatan materi ke MK, lantas siapa yang diwakili oleh DPR dalam pembahasan ini? Tidak berlebihan rasanya jika kita menilai demokrasi sedikit ternodai. Saya hanya berharap, Indonesia tak tergelincir dalam rezim otoriter seperti negara-negara lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s