Presiden Tunda Tandatangan UU MD3, Pahlawan Kesiangan?

Sepanjang akhir 2017 hingga awal 2018, nampaknya Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD atau dikenal dengan UUMD3, belum beranjak dari trending topic pembahasan jagat maya maupun nyata. Berbagai polemik ditimbulkannya. Setidaknya ada 4 hal mencengangkan yang membuat publik berdecak heran atas akrobat DPR dalam melanggengkan kedigdayaan.

Ide awal revisi UU MD3 adalah penambahan pimpinan DPR. Pada tahun 2014, PDIP sebagai pemenang pemilu tidak dapat kursi pimpinan sama sekali karena manuver Koalisi Merah Putih. PDIP merasa sebagai partai pemenang pemilu dengan perolehan suara 19% dia bisa mendapat kursi pimpinan. Padahal, tidak ada aturan soal kebiasaan ini.

Ketika berbincang dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, ia mengatakan tradisi seperti ini sebenarnya terjadi justru saat Orde Baru. Dulu di zaman orba, pemenang pemilu otomatis menjadi pimpinan DPR karena pemenang pemilu selalu Golkar, dan selisih kemenangannya sangat jauh. Menang mutlak.

Setelah reformasi tidak begitu lagi. Saat yang menang PDIP, justru ketua DPR dari Golkar melalui pemilihan terbuka. Lalu tahun 2004 yang menang Golkar, yang ketua Golkar. Sama halnya dengan MPR. Tahun 2009 pemenang pemilu Demokrat tapi ketua MPR dari PDIP Taufiq Kiemas. Tahun 2014 pemenang pemilu PDIP tapi ketua MPR PAN.

Maka, pasal ini terkesan DPR ini bagi-bagi kekuasaan, padahal buat apa sih? Wong tinggal sisa beberapa bulan lagi di DPR. Seorang anggota dewan mengakui bahwa dengan duduknya mereka di kursi pucuk ini, akan berdampak terhadap dukungan elektoral untuk pemilhan legislatif. Secara simultan juga pada Pilpres 2019 mendatang. Ia berkata, “Tentu di daerah, konstituen kita pada bangga dengan kita wah Mas iki bisa duduk di kursi pimpinan.”

Sementara itu, sejumlah pihak juga mempercayai bahwa berbagai fasilitas prestisius pimpinan dan akses masuk ke berbagai institusi yang lebih leluasa, bisa menguntungkan terhadap kemudahan pergerakan politik.

Terdapat pasal lain yang menimbulkan polemik, antara lain:

Pasal 122 huruf k soal langkah hukum MKD

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

k. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal ini mengesankan DPR antikritik. Pada dasarnya memang ada pasal soal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi untuk apa dikuatkan dalam beleid seperti ini? Penjelasan mengenai “merendahkan” juga belum dirumuskan. Bagaimana jika penjelasannya dibuat karet dan fleksibel? Bisa-bisa kritik yang membangun dianggap merendahkan dan kita dipenjara?

Pasal 245 soal pertimbangan MKD untuk memproses anggota dewan

  1. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal ini mengesankan DPR imun terhadap proses hukum. Dulu sempat ada aturan yang mengharuskan penegak hukum mendapatkan izin tertulis presiden dan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa atau meminta keterangan anggota DPR terkait tindak pidana umum. Tapi aturan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 76/PUU XII/2014. Jadi izin tertulisnya hanya dari Presiden saja, tidak perlu dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi peraturan ini dihidupkan kembali dengan wujud yang berbeda. Memang sih bukan “izin tertulis” melainkan “pertimbangan”.

Pasal 73 soal panggil paksa dan ancaman sandera

  1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
  2. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
    2. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan
    3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Berlatarbelakang ketidakhadiran KPK dalam sejumlah panggilan Pansus Angket KPK, akhirnya dibuatlah aturan ini. DPR bisa minta tolong polisi panggil paksa pihak yang tidak hadir dalam undangan DPR yang dilakukan secara patut.

Sungguh, bagaimanapun daya upaya anggota dewan menyuapi masyarakat dengan alasannya membuat aturan-aturan ini, nampaknya terlalu sulit untuk menelannya. Gejolak di tengah masyarakat tidak kunjung meredam. Hal ini menyebabkan Presiden menunda menandatangani undang-undang yang telah disahkan di pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna.

Menurut saya ini sangat janggal. Presiden Joko Widodo kini muncul sebagai pahlawan, tapi maaf, pahlawan kesiangan. Bagaimana mungkin sekarang pemerintah balik badan?  Berdasarkan pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang (“RUU”) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Bagaimana bisa Menteri Yasonna membiarkan undang undang ini lolos disahkan di paripurna, jika memang terlalu besar riak-nya di tengah masyarakat? Apakah sebelumnya Menteri Yasonna tidak berkoordinasi dengan Presiden?

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Pasal selanjutnya menjelaskan, jika tidak ditandatangani maka undang undang dinyatakan sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Selanjutnya UU dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Tidak Berdampak

Setelah mengubek berbagai aturan, ternyata tidak ditemukan dampak secara hukum dari tidak ditandatanganinya undang undang oleh Presiden. Secara hukum diatur secara jelas dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 bahwa tandatangan ini hanya sekedar formalitasyang tidak berimplikasi hukum apapun.

Tapi pendapat yang berbeda datang dari Profesor Maria Farida, salah satu hakim konstitusi yang kebetulan juga dosen saya dulu. Dalam sebuah wawancara dengan hukumonline.com di tahun 2003, Prof. Maria mengatakan, tanpa pengesahan presiden, UU tidak berlaku. Penjelasannya bisa dilihat disini.

Berbeda dengan Prof. Maria, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan terdapat lima Undang-Undang yang tidak ditandatangani oleh presiden yang tetap dapat berlaku. Jimly mengatakan UU barulah tidak berlaku bila dicabut oleh MK.

Beberapa UU yang berlaku meski tanpa tanda tangan presiden, yakni UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hitung-hitungan politiknya, tentu Presiden lebih diuntungkan jika ia tidak menandatangani undang-undang ini. Resistensi yang besar dari publik membuatnya lari menyelamatkan diri. Ia mungkin bisa menyembunyikan tangan dan penanya selama 30 hari sejak pengesahan di paripurna 12 Februari lalu. Namun, tentu kepemimpinannya menjadi dipertanyakan. Bagaimana sebenarnya instruksinya pada Menteri Yasonna? Apakah Yasonna tidak bisa menangkap? Atau Presiden yang tidak melempar dengan cukup baik?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s