Hitungan Politik Amnesti Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril

Sepekan terakhir sorotan publik mengarah pada Baiq Nuril—seorang guru honorer SMA N 7 Mataram yang merekam ucapan asusila kepala sekolah M saat meneleponnya. Belakangan ia dipecat, diadili, dan ditetapkan sebagai terdakwa dengan hukuman penjara 6 bulan denda 500 juta rupiah. Kini Baiq Nuril berjuang, bukan untuk dirinya sendiri tapi juga untuk perempuan lain yang telah menjadi korban pelecehan namun takut bersuara.

Segerakan Upaya Hukum yang Tersisa

Ada dua opsi upaya hukum yang bisa dilaksanakan saat ini untuk membuat keadilan berpihak pada Nuril. Pertama, mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk keduakalinya, kedua, berharap amnesti dari Presiden Joko Widodo. Opsi pertama diusulkan oleh mantan hakim MA Gayus Lumbuun. Namun pengajuan PK kedua kalinya menurut saya tidak akan banyak merubah nasib Baiq Nuril, jika hakim-nya tetap berparadigma normatif.

Maka mari kita telisik opsi kedua, amnesti sebaiknya dilakukan segera, karena Presiden harus meminta pertimbangan komisi 3 DPR terlebih dahulu. Sebagian besar anggota komisi urusan hukum ini sebenarnya telah setuju jika Presiden memberikan amnesti untuk Baiq Nuril. Masalahnya, surat Presiden ini belum juga dilayangkan ke komisi 3. Padahal, amnesti berkejaran dengan waktu. DPR akan segera reses atau kembali ke daerah pemilihan pada tanggal 26 Juli 2019. Sementara surat masuk dari Presiden harus dibacakan dalam forum rapat paripurna yang digelar Selasa 16 Juli 2019. [1] Artinya, Presiden hanya punya waktu dua hari untuk mengirim surat ini dan diumumkan di rapat paripurna.

Setelah bertemu dengan Komisi 3, kuasa hukum Nuril juga telah bertemu dengan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani. Ia menyatakan Menkumham dan lembaga terkait tengah menyusun dasar hukum dari amnesti. Di sisi lain Jaksa Agung juga telah berkomitmen untuk menunda eksekusi hukuman untuk Baiq Nuril.

Kita patut mengawal pemberian amnesti ini karena ibarat di sebuah pasar, Jokowi kini nampaknya tidak terlalu tertarik untuk membeli produk berupa “pencitraan”. Ia telah terpilih secara sah karena putusan MK soal gugatan Pilpres 2019 dimenangkan olehnya. Apa untungnya bagi Jokowi untuk memberi amnesti ini? Memang, ia akan mendapat simpati dari masyarakat, tapi hal tersebut tidak terlalu berdampak karena toh ia telah terpilih. Alih-alih menjadi pahlawan, Jokowi justru berpotensi menyalahi aturan karena amnesti biasanya diberikan pada kasus politik bukan kasus pidana umum seperti kasus yang dialami Baiq Nuril. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, amnesti hanya pernah diberikan pada tahanan politik seperti misalnya Budiman Sudjatmiko, Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan.[2]

Tetapi di sisi lain, terlepas dari politik untung rugi, ini adalah perkara kemanusiaan. Isu ini telah banyak mendapat sorotan publik sehingga kalau salah langkah tentu akan merugikan pemerintah pula. Maka sekali lagi, kita perlu memastikan Nuril mendapat keadilan yang pantas baginya. Perkara dasar hukum, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencarinya.

Pelajaran yang Bisa Dipetik

Terdapat satu hal yang miris pada kasus ini. Baiq menyimpan rekaman suara pelecehan seksual tentunya untuk bukti dan membela diri. Tapi bukti tesebut justru menjadi bumerang untuknya. Rekaman tersebut justru tersebar setelah ia tunjukkan pada seseorang yang ia percaya. Miris, ya? Korban pelecehan seksual justru masuk bui karena kasus pidana yang sebetulnya menjadi bagian dari ikhtiar memproses hukum orang yang melecehkannya.

Lalu, apakah Baiq Nuril layak menerima hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah? Jika didasari pada hukum secara hitam putih, bisa jadi memang ia layak mendapatkannya. Namun Baiq juga layak atas keadilan, dimana tak harus berupa hukuman pidana punitif. Pada kasus ini, seharusnya keadilan restoratif lebih dikedepankan dan tercermin dalam kebijaksanaan serta keyakinan hakim.

Pedoman Kasus Perempuan di Persidangan

Jika mengingat konstruksi sosial masyarakat secara umum terhadap gender perempuan maka tentu tak heran dengan putusan hakim ini. Pasalnya posisi perempuan kerap dianggap cenderung lebih rendah dari laki-laki.[3] Untuk mengantisipasi konstruksi gender tersebut, MA punya aturan khusus soal menghadapi perempuan di dalam proses peradilan. Berdasarkan pedoman yang mereka buat sendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hakim, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan hakim dalam membuat putusan.

Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan, salah satunya dalam hal “relasi kuasa”.[4] Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis,ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dalam hal ini, Baiq Nuril adalah staf honorer di sebuah sekolah sementara M adalah kepala sekolah alias atasannya. Ada relasi kuasa antara keduanya yang mana tentu Baiq Nuril punya posisi lebih rendah. Mengapa hakim tidak memikirkan konten dari ucapan M yang direkam Nuril ini merupakan pelanggaran hukum? Dimanakah kebijaksanaan hakim? Mengapa hakim terasa seperti sedang amnesia? Pertanyaan-pertanyaan ini harus segera dijawab demi nasib perempuan di masa depan.


[1] http://www.dpr.go.id/agenda/index/tanggal/2019-07-16

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712132101-32-411571/mahfud-md-sebut-belum-ada-amnesti-di-luar-kasus-politik

[3] https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/seks-gender-dan-konstruksi-sosial

[4] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1084-2017.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s