Ratna Sarumpaet “Pencipta Hoax Terbaik” dan Kampanye Hitam Emak-Emak Karawang: Tantangan di Era Post-Truth

SIDANG PERDANA RATNA SARUMPAET: Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet (memakai baju tahanan) seusai menjalani sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (28/2). Sidang perdana Ratna Sarumpaet beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa penuntut umum. FOTO: MI/ BARY FATHAHILAH

Kasus Ratna Sarumpaet terkait dugaan penciptaan berita bohong muka lebam akibat pemukulan padahal operasi plastik telah masuk meja hijau. Kasus serupa terjadi akhir Februari. Ibu-ibu yang diduga melakukan kampanye hitam di Karawang dibekuk oleh polisi. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, 3 ibu ini melakukan sosialisasi door-to-door menebar fitnah soal calon presiden petahana Joko Widodo.

Penciptaan berita bohong memang merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Namun apakah penyebarnya—yang membuat berita ini diakses oleh lebih banyak orang—juga turut bertanggungjawab? Ada yang mengatakan, penyebar berita bohong adalah korban yang mengira berita tersebut valid sehingga tidak seharusnya mereka dihukum, namun ada pula yang menilai bahwa berita bohong ini tidak akan diketahui banyak orang dan menimbulkan keonaran jika tidak disebarluaskan maka mereka harus bertanggungjawab.

Ratna Sarumpaet dan ibu-ibu berinisial ES IP CW kurang lebih terjerat pasal yang sama saat ditetapkan sebagai tersangka yakni Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang No. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Pengusutan Pihak Lain

Menurut pakar hukum sekaligus Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, penyebarluas hoaks juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Untuk menyeret pihak lain dalam proses persidangan, kita perlu melihat 2 pasal di KUHP yakni pasal 55 soal “turut melakukan” dan pasal 56 “membantu melakukan”. Pasal 55 KUHPmenyatakan bahwa mereka yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana adalah: (1) mereka yang melakukan; (2) yang menyuruh melakukan—aktor intelektual; dan (3) turut serta melakukan perbuatan. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Pada unsur ini, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Pasal 56 KUHP menyatakan seseorang dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah: (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.[1]

Namun sebenarnya di Pasal 14 (2) UU 1/1946 tertuang aturan “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.” Sementara itu Pasal 15 UU 1/1946: “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Maka sebenarnya sudah jelas bahwa penyebar hoaks pun juga bisa terseret untuk bertanggungjawab secara hukum, meskipun ada beban pembuktian pada JPU bahwa ada unsur kesengajaan dalam penyebaran berita bohong. JPU juga perlu membuktikan yang bersangkutan menduga atau tidak menduga bahwa berita tersebut mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Tantangan Era Post-Truth

Penyebaran hoaks yang begitu liar di media sosial adalah tantangan di era post-truth. Kamus Oxford mendefinisikan istilah post-truth sebagai kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Oxford Dictionary, 2016).[2] Kondisi ini memang memuncak dalam dua momen politik kemenangan Trump di Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Kedua fenomena ini diduga digerakkan oleh sentimen emosi. Dalam situasi tersebut, informasi-informasi hoaks punya pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya.

Jayson Haris dalam Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies (2015) berargumen saat ini terdapat pergeseran rezim kebenaran menjadi post-truth.[3] Pada rezim ini terdapat kebebasan untuk berpartisipasi bahkan memproduksi dan mengonsumsi informasi. Bahkan Gay Alcorn dalam Facts are futile in an era of post-truth politics menilai fakta adalah hal yang sia-sia, karena dibutuhkan waktu untuk mengumpulkan data.[4] Sementara ketika data terkumpul, momen media telah lewat dan kebohongan telah dimodifikasi, permintaan maaf satu dan lainnya mengemuka. Kebohongan telah terlanjur membuat keributan.

Inilah yang menjadi tantangan di era media sosial bagi demokrasi. Media sosial menjadi seperti pisau bermata dua. Di satu sisi tiap individu mempunyai kesempatan untuk bersuara dan didengar, sementara di sisi lain algoritma di media sosial membuat seseorang terkungkung dalam gelembung keyakinannya sendiri tanpa ada kesempatan untuk membuka diri terhadap pemikiran lainnya. Perusahaan raksasa seperti Facebook, Twitter dan Google perlu membuat diversifikasi aliran informasi di media sosial mereka agar nantinya pengguna bisa lebih berpikiran terbuka dan mengkomparasi berita-berita yang beredar, tidak hanya dari satu sumber yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sehingga, kebohongan tidak cepat menyebar karena pemikiran tiap orang lebih kritis ketika mencerna sebuah berita.


[1] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d124bbcc643/bisakah-dipidana-apabila-secara-tidak-sengaja-membantu-tindak-pidana

[2] https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth

[3] http://michaeladrianpeters.com/wp-content/uploads/Education-in-a-post-truth-world.pdf

[4] https://www.smh.com.au/opinion/facts-are-futile-in-an-era-of-posttruth-politics-20140227-33m70.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s