Catatan Kinerja DPR 2018: Masih Soal Rebutan Kekuasaan

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.15 PM

Tahun 2018 menandai sejumlah kejadian penting di DPR RI periode 2014-2019. “Perahu” Parlemen kembali mempunyai nahkoda baru, setelah berganti dari Setya Novanto, Ade Komaruddin, kembali ke Setya Novanto lagi, dan barulah Bambang Soesatyo dari fraksi Golkar. Sementara itu, pencapaian fungsi legislasi, pengawasan maupun anggaran belum berjalan maksimal. Kendati demikian, ada langkah yang patut diapresiasi atas upaya sejumlah figur sentral DPR untuk membuat DPR menjadi lebih terbuka.

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.17 PM (2)
Pelantikan pimpinan DPR dan MPR tambahan

Fungsi Legislasi

Pada fungsi legislasi, dari 50 RUU yang berada di Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) yang telah ditetapkan Desember 2017 lalu, hanya 8 yang berhasil disahkan. Pada masa sidang terakhir, terdapat perpanjangan masa pembahasan 11 RUU yang masih memerlukan pendalaman bersama Pemerintah.

Di masa Sidang I 2018-2019 DPR RI, sejumlah RUU disahkan:

  1. UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  2. UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  3. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
  4. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Di masa Sidang II 2018-2019 DPR RI, sejumlah RUU disahkan:

  1. UU tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1990 yang sudahtidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan saat ini;
  2. UU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi;
  3. UU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan; dan
  4. UU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Serbia tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan.

Pada awal tahun 2018, anggota dewan begitu semangat merevisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 yang sebenarnya mulai mengemuka sejak 2014, namun sempat melempem dan kembali renyah di tahun 2017. Hari-hari di DPR kental dengan nuansa perebutan kursi tambahan pimpinan MPR dan DPR. Pada bulan Maret 2018, kursi tambahan pimpinan MPR diberikan pada PDI-P (Ahmad Basarah) PKB (Muhaimin Iskandar) dan Gerindra (Ahmad Muzani) sementara pimpinan DPR pada PDIP (Utut Adianto).

Selain UU MD3, yang satu ini cukup patut untuk diapresiasi yakni UU Antiterorisme. Setelah sempat mandek sejak dibentuk pada April 2016, Revisi Undang Undang Antiterorisme disahkan dua tahun berikutnya, tepatnya 13 Mei 2018. Penyusunan revisi dikebut tatkala bom Surabaya pada 13 Mei 2018 terjadi. Revisi ini sempat mandek ditengah jalan, ditengarai karena pemerintah belum satu suara soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme yang menjadi kewenangan utama Polri.

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.15 PM (2)
Doorstop anggota DPR RI Komisi III fraksi PPP Arsul Sai

Terasa kontras, ada RUU yang tak kunjung di sahkan padahal situasi telah mendesak untuk disahkan, misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sejumlah kejadian nyata-nyata mengancam perempuan. Sebut saja kasus “Agni” UGM yang diduga dilecehkan teman KKN-nya, lalu kasus Baiq Nuril seorang pegawai honorer di SMA N 7 Nusa Tenggara Barat yang mendapat perilaku kekerasan seksual dari Kepala Sekolah.

Lebih parah lagi, ada panitia kerja yang telah berumur setengah abad lebih yaitu Panja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketua DPR sempat berjanji menghadiahi ulang tahun Indonesia 17 Agustus 2018 dengan pengesahan RKUHP, sayangnya kali ini ia wanprestasi. Padahal sejumlah hal mendesak untuk diatur. Misalnya soal LGBT dan zinah masih kabur. Menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Fungsi Pengawasan

Pada bidang pengawasan, komisi yang ada di DPR berwenang mengundang mitra mereka baik kementerian maupun lembaga, jika ada isu yang menyita perhatian publik. Pengawasan pada kasus kebocoran data Facebook cukup menyita perhatian pada bulan April. Berbagai pihak khawatir, data WNI disalahgunakan dan mengganggu pemilu 2019. Pimpinan Facebook Indonesia dan level Asia Pasifik hadir di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI.

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.15 PM (3)
Duo F. Fadli Zon dan Fahri Hamzah di Rapat Gabungan penanganan gempa Lombok

Pada bulan Februari dan Oktober, DPR menginisiasi rapat gabungan dengan sejumlah kementerian, masing-masing terkait gizi buruk dan penanganan lanjutan gempa Lombok. Melalui forum rapat gabungan ini, perwakilan fraksi dan komisi di DPR mempertanyakan penanganan yang dilakukan kementerian dan lembaga terkait.

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.16 PM (2)

Komisi XI langsung bereaksi ketika dolar Amerika Serikat semakin menguat dan nilai tukarnya terhadap rupiah menyentuh angka Rp 15.050,05. Isu utang dan nilai tukar rupiah terhadap dolar dieksploitasi pada bulan bulan Agustus hingga September. Bolak balik Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia bergiliran dipanggil oleh DPR.

Sementara itu Komisi IX menyoroti defisit BPJS Kesehatan. Hingga 30 November 2018, BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan ke rumah sakit senilai Rp 1,72 triliun. Penyebab terjadinya defisit harus ditelusuri karena klaim rumah sakit yang disetujui untuk tahun 2018 sebesar Rp 6,82 triliun.

Sementara itu, Komisi II termasuk komisi yang rajin memanggil mitranya seperti KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. Bahkan sebelum paripurna penutupan masa sidang, mereka sempat menggelar rapat konsultasi peraturan KPU terkait Pemilu. Sejumlah isu yang mewarnai jagat media, muncul dari komisi ini. Antara lain soal mantan narapidana dilarang maju menjadi calon anggota legislatif, pendanaan partai dari APBN, hingga kotak suara dari kardus.

Jika di awal-awal tahun hal ini benar-benar terwujud, lain halnya dengan semester kedua. Misalnya saja isu hangat penembakan terhadap pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua, pada bulan Desember, tidak menggerakkan anggota DPR untuk memanggil Panglima TNI, Kapolri yang bertanggungjawab atas keamanan dan kedaulatan negeri. Pengamat parlemen menyebut, hal ini disebabkan kesibukan para anggota dewan berkampanye di daerah.

Fungsi Anggaran

Semakin dekat Pemilu 2019, semakin banyak isu yang dipolitisasi. Pada bulan Oktober, RUU APBN 2019 disahkan, dengan anggaran dana kelurahan diatur dalam pasal 11 ayat 17 RUU APBN 2019. Dana kelurahan ditetapkan 3 triliun rupiah untuk 8212 kelurahan. Hal ini sempat ditentang kubu oposisi karena khawatir dipolitisasi. Namun akhirnya seluruh fraksi sepakat, dana kelurahan akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan.

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.17 PM (1)

Secara umum fungsi DPR masih belum maksimal dan masih bisa lebih ditingkatkan. Namun ada langkah maju yang patut diacungkan jempol. Pimpinan DPR meluncurkan aplikasi DPR Now! yang dapat di unduh dari Play Store dan Apple Store. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi kinerja 11 komisi yang ada di DPR. CCTV DPR dapat diakses untuk mengetahui jalannya rapat secara real time. Masyarakat pun bisa menggunakan fitur aduan untuk menyampaikan komplen berikut saran pada komisi terkait.

WhatsApp Image 2018-12-25 at 9.40.15 PM (1)

Masa sidang di 2018 ditutup pada 13 Desember lalu. Kini DPR menjalani masa reses di daerah pemilihan hingga 6 Januari mendatang. Ada dua catatan penting yanf perlu diperhatikan anggota dewan menyongsong 2019. Pertama, mayoritas anggota DPR mencalonkan diri kembali, maka mereka juga harus membagi diri dengan kampanye untuk mengamankan kursi sendiri. Memang, itulah hakikat politik, seni merebut kekuasaan. Namun hakikatnya rakyat pun berhak untuk mendapat wakil yang tulus memperjuangkan nasib konstituen di DPR melalui forum Rapat Dengar Pendapat ataupun Rapat Kerja. Kedua, DPR sampai saat ini wakil ketua nya tahanan kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Taufik Kurniawan dari fraksi PAN tersandung kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Kebumen Jawa Tengah. Etis kah? Sampai kapan parlemen mau tersandera citra DPR yang seperti ini? Mari kita biarkan DPR yang menjawabnya sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s