Apakah teror Surabaya akibat mandeknya Revisi UU Anti Terorisme?

Hari ini presiden Joko Widodo meminta DPR menyelesaikan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di masa sidang yang akan dibuka 18 Mei mendatang. Jika tidak, ia tak segan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Tidak ada yang salah dalam pernyataan yang membuatnya bak juru selamat ini. Hanya saja kurang lengkap. Seharusnya, Presiden juga menginstruksikan Menkopolhukam menyatukan pandangan institusi-institusi yang ada di bawahnya soal judul, definisi, hingga deradikalisasi.

Saya setuju jika lambannya revisi UU Anti Terorisme turut ambil bagian dalam teror bom bertubi-tubi dalam sepekan ini. Namun, revisi seperti apa yang bisa menghilangkan ancaman teror dalam sekejap? Percayalah, tidak ada.

Selama kemiskinan masih ada, jarak si kaya dan kaum papa terlampau jauh, demokrasi masih sebatas pemilihan langsung namun nyatanya transaksional, niscaya tugas BIN dan Detasemen Khusus 88 serta pemangku kepentingan lainnya masih sangat berat.

Terlebih ajaran ekstrim nan biadab yang mencatut nama Islam masih menyelinap di sudut-sudut sekolah, kampus, pengajian. Akumulasinya lah yang akhir-akhir ini tinggal disemai.

Poin mana yang membuat revisi UU Anti Terorisme menjadi juru selamat sekaligus simalakama? Kapolri mengatakan, Densus 88 hanya bisa meringkus kelompok mencurigakan jika sudah ada kegiatan atau alat bukti yang mendukung kecurigaan. Hal inilah yang membuat Densus 88 harus menyantroni rumah terduga teroris berhari-hari, menyamar, menggadaikan keselamatan, demi alat bukti. Namun di saat yang sama kelompok ini semakin kuat, belajar lewat internet. Di revisi UU nanti, penangkapan terduga teroris tidak perlu menunggu ada bom-nya. TAPI. Atas nama demokrasi, setiap orang boleh kan berserikat dan berkelompok? Tanpa menunjuk hidung siapapun, pasti ada saja yang akan menggunakan dalil ini.

Lalu masalah judul dan definisi. Terdengar sepele memang. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta judul “UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” diubah menjadi “UU Penanggulangan Aksi Terorisme”. Dengan menghilangkan kata “tindak pidana” maka penanganan aksi terorisme bukan hanya kewenangan penegak hukum dalam hal ini institusi kepolisian. Menurut Panglima, aksi terorisme di Indonesia tak bisa lagi dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi terkait persoalan keyakinan politis yang mengancam ideologi dan kedaulatan negara. Terasa sekali tarik menarik dan egosektoral lembaga di poin ini.

Kemudian ada poin kurang populer yang sebetulnya tak kalah penting, soal deradikalisasi. Menurut seorang mantan napiter yang pernah saya wawancarai, Sofyan Thauri, belum ada program komperhensif yang membuat mantan narapidana terorisme tidak kembali menjadi teroris. Ketika keluar dari sel, mereka hidup dalam label seorang “mantan teroris”. Hal ini mempersulit mereka melamar pekerjaan. Alhasil mereka alami kesulitan ekonomi dan berpotensi kembali “berjihad”.

Maka menurut saya, revisi UU adalah satu hal yang sangat penting. Perlu timeline yang terukur dan pengesampingan motif politik, untuk menyelesaikan revisi ini. Koordinasi antara BIN, Polri, TNI, BNPT perlu diperbaiki.

Selain itu, sesungguhnya pelaku teror juga bekerja di media sosial. Kemenkominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara juga perlu mempunyai langkah-langkah taktis untuk menangkal tantangan dunia maya.

Ingat, Indonesia punya hajatan besar tahun ini. Mari sukseskan tahun olahraga (Asian Games) dan tahun politik (Pilkada dan Pemilu serentak) dan IMF Annual Meeting bersama-sama.

Wahai teroris pengecut, Indonesia tidak takut!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s